Deltanewsroom | Sumbawa, 7 September 2026 – Menjaga kestabilan harga menjadi bagian penting dalam memastikan daya beli masyarakat tetap kuat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa pun terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi inflasi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dihadiri Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., di Ruang Rapat H. Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Senin (7/9/2026).
Rapat dilaksanakan secara virtual dan dipimpin Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., bersama Menteri PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik, serta gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Forum tersebut menjadi ruang untuk menyelaraskan langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menempatkan pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai dua indikator penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Berdasarkan pemaparan dalam rapat, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,19 persen, sementara perkembangan inflasi masih perlu terus dicermati.
Sejumlah kelompok pengeluaran turut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi pergerakan inflasi, di antaranya makanan dan minuman, tembakau, pendidikan, serta transportasi. Bagi pemerintah daerah, dinamika tersebut membutuhkan respons yang tidak hanya dilakukan ketika harga telah meningkat. Pemantauan terhadap kondisi pasar dan berbagai faktor yang memengaruhi harga menjadi bagian penting agar potensi tekanan inflasi dapat diantisipasi lebih awal.
Pengendalian inflasi pada akhirnya berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Ketika harga barang dan jasa dapat dijaga tetap stabil, kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari juga lebih terlindungi. Di sisi lain, pengendalian inflasi perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor neto menjadi sejumlah komponen yang turut memengaruhi aktivitas perekonomian.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan ruang bagi aktivitas ekonomi untuk terus tumbuh. Kebijakan yang diambil harus mampu merespons kondisi di lapangan sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Di Kabupaten Sumbawa, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi bagian dari langkah tersebut. Jajaran perangkat daerah terkait, unsur Forkopimda, Bulog, serta pemangku kepentingan lainnya terus didorong untuk memiliki persepsi dan langkah yang selaras dalam menghadapi dinamika ekonomi. Melalui koordinasi yang lebih kuat, berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi harga dapat dipetakan lebih cepat dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Dengan demikian, pengendalian inflasi tidak berhenti pada pemantauan angka, tetapi diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga terus mendorong agar kebijakan pengendalian inflasi berjalan sejalan dengan agenda pembangunan ekonomi daerah. Stabilitas harga harus tetap terjaga, sementara aktivitas ekonomi masyarakat terus mendapatkan ruang untuk berkembang. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan iklim ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan sinergi lintas sektor yang semakin kuat, pemerintah daerah berkomitmen memastikan kebijakan ekonomi tidak hanya tercermin dalam indikator makro, tetapi juga memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.(red)
Penulis & Editor: Tim Redaksi
Sumber Foto: Instagram Prokopim Sumbawa