Deltanewsroom | Sumbawa, 28 September 2026 – Kabar baik datang bagi pembudidaya perikanan di Kabupaten Sumbawa. Daerah ini mendapat alokasi pupuk bersubsidi sektor perikanan sebesar 1.000 ton atau 1 juta kilogram, menjadi kuota terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Namun, besarnya alokasi tersebut tidak akan berarti banyak jika tidak diikuti kesiapan data pembudidaya. Karena itu, Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., meminta pendataan dan validasi pembudidaya dipercepat agar pupuk yang telah disiapkan pemerintah benar-benar sampai kepada penerima yang memenuhi ketentuan.
Pesan tersebut disampaikan H. Jarot saat membuka Sosialisasi dan Optimalisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Senin (28/9/2026). Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Pupuk Indonesia, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok serta sejumlah kepala OPD Kabupaten Sumbawa. “Jangan sampai kuota yang disiapkan tidak terserap karena data belum lengkap,” tegas H. Jarot.
Menurutnya, dukungan pupuk bersubsidi menjadi langkah penting bagi pengembangan perikanan budidaya Sumbawa. Selama ini, pembudidaya harus berkompetisi memperoleh pupuk dengan kebutuhan sektor pertanian, sementara kebutuhan input produksi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi produktivitas tambak. “Alhamdulillah, Sumbawa mendapatkan kuota terbesar di Provinsi NTB. Pupuk bukan sekadar pelengkap, pupuk adalah kunci untuk menumbuhkan pakan alami berupa plankton. Kalau plankton ada, udang dan ikan di tambak tidak akan mati dan produktivitas akan naik,” jelasnya.
Dengan potensi kelautan dan perikanan yang besar, termasuk kawasan Teluk Saleh, Bupati juga mengingatkan agar peningkatan produksi tetap berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem pesisir. Pembudidaya diminta menggunakan pupuk sesuai dosis dan tidak mengabaikan kelestarian lingkungan.
Untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, H. Jarot meminta Dinas Kelautan dan Perikanan bersama para penyuluh bergerak mempercepat pendataan, terutama pembudidaya di kawasan pesisir yang belum masuk dalam data. Penebusan pupuk juga dilakukan melalui sistem digital sebagai bagian dari pengawasan penyaluran.
Direktur Prasarana dan Sarana Ditjen Perikanan Budidaya KKP RI, Enggar Sadtopo, menjelaskan alokasi untuk Sumbawa mencapai 1.000 ton, jauh lebih besar dibandingkan alokasi 480 ton yang diterima kabupaten lain di NTB. “Untuk Sumbawa ini paling besar, 1.000 ton sendiri. Kalau kabupaten lain 480 ton. Jadi ada 1.000 ton atau 1 juta kilogram yang bisa Bapak-Ibu manfaatkan,” ujarnya.
Meski memperoleh kuota besar, Enggar menyebut jumlah pembudidaya yang telah tercatat masih terbatas. Dari total alokasi tersebut, baru 99 pembudidaya yang masuk dalam pendataan sehingga percepatan validasi menjadi salah satu pekerjaan penting agar subsidi dapat dimanfaatkan secara optimal.
Pemerintah menargetkan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut dapat dimanfaatkan pembudidaya pada Oktober mendatang. Jika kebutuhan di lapangan meningkat, tambahan alokasi dapat diusulkan untuk tahun berikutnya. Salah satu jenis pupuk yang mendapat subsidi adalah Urea dengan harga Rp1.800 per kilogram.
Bagi Sumbawa, alokasi tersebut membuka ruang untuk memperkuat produktivitas perikanan budidaya. Tantangannya kini bukan hanya memastikan pupuk tersedia, tetapi memastikan data siap, penyaluran tepat sasaran, dan pemanfaatannya tetap mendukung keberlanjutan lingkungan pesisir.(red)
Penulis & Editor: Tim Redaksi
Sumber Foto: Tim Redaksi