Deltanewsroom | Program Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Sumbawa resmi diluncurkan dan mulai operasional pada 2025 sebagai bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin ekstrem. Dengan konsep berasrama, tahap awal program ini menampung 75 peserta didik dari kelompok desil 1 dan 2 berdasarkan basis data kesejahteraan terendah.

Informasi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa menyebutkan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat di Sumbawa merupakan hasil koordinasi intensif pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sekretaris Badan, Dwi Rahayu Ratih Wulandari, S.ST., M.M., menjelaskan bahwa sejak tahap perencanaan, pemerintah daerah aktif mengusulkan kesiapan lahan, skema operasional, serta integrasi data kemiskinan sebagai dasar penetapan sasaran program.

“Pemkab tidak hanya menunggu kebijakan turun, tetapi proaktif menyampaikan kesiapan daerah, termasuk dukungan fasilitas sementara dan sinkronisasi data penerima manfaat,” ujarnya.

Pada tahap awal, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia sebelum pembangunan gedung permanen dimulai. Pemerintah daerah telah merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang dijadwalkan mulai April 2027. Sementara itu, eks STIP Labuan Badas diproyeksikan menjadi lokasi pengembangan berikutnya dengan kapasitas hingga 300 siswa dari keluarga miskin ekstrem.

Bupati Sumbawa menegaskan bahwa program tersebut bukan sekadar respons kebijakan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memutus kemiskinan struktural melalui pendidikan.

“Sekolah Rakyat ini adalah investasi sosial. Kita ingin memastikan anak-anak dari keluarga desil terbawah tidak kehilangan kesempatan hanya karena keterbatasan ekonomi. Pendidikan yang terarah dan berkelanjutan akan membuka mobilitas sosial mereka,” tegasnya.

Menurut Bupati, upaya menghadirkan Sekolah Rakyat di Sumbawa dilakukan melalui komunikasi lintas kementerian, penyediaan dukungan daerah, serta penyesuaian kebijakan perencanaan pembangunan daerah agar sejalan dengan program nasional. Ia memastikan pemerintah daerah akan menjaga konsistensi pendanaan dan tata kelola agar program tidak berhenti pada tahap simbolik.

Dengan pendekatan berasrama, seleksi berbasis data kemiskinan, serta rencana perluasan kapasitas hingga 300 siswa, Sekolah Rakyat di Sumbawa diproyeksikan menjadi instrumen intervensi pendidikan yang terstruktur. Tantangan berikutnya terletak pada keberlanjutan pengelolaan dan evaluasi berkala, agar strategi ini benar-benar berdampak pada penurunan kemiskinan secara nyata dan berkelanjutan. (Delta)