Deltanewsroom | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD resmi menandatangani kerja sama pengembangan industri perunggasan terintegrasi sebagai upaya memperkuat sektor peternakan nasional. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo di Gedung ID FOOD, Jakarta, Minggu (9/3/2026).
Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari program pengembangan kawasan industri perunggasan yang sebelumnya telah dimulai melalui groundbreaking proyek di Kabupaten Sumbawa. Program tersebut dirancang untuk membangun ekosistem peternakan modern yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bibit unggul, produksi pakan, budidaya ayam, hingga pengolahan dan pemasaran produk peternakan.
Sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah turut hadir dalam penandatanganan tersebut. Dari Kementerian Pertanian RI hadir Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Dr. drh. Agung Suganda, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Dr. drh. Makmun, serta Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi Produk Peternakan Prof. Dr. Ir. Ali Agus. Sementara dari Pemprov NTB hadir Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB Muhamad Riadi.
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, turut menghadiri kegiatan tersebut bersama Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Saifuddin serta Kepala Bidang Kesehatan Hewan drh. Rini Handayani yang menjadi penanggung jawab program di tingkat daerah.
Dalam dokumen kerja sama disebutkan bahwa kolaborasi ini mencakup sejumlah tahapan strategis, mulai dari penjajakan dan penentuan lokasi kawasan potensial, penyusunan studi kelayakan, hingga perancangan skema kerja sama operasional antara para pihak. Studi kelayakan tersebut akan mengkaji berbagai aspek penting, seperti teknis, ekonomi, operasional, lingkungan, hukum, serta analisis risiko usaha.
Selain itu, kerja sama juga mencakup pertukaran data dan informasi serta penentuan mitra usaha oleh ID FOOD dengan melibatkan pemerintah daerah. Kesepakatan ini berlaku selama dua tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak sebelum dilanjutkan ke tahap perjanjian operasional yang lebih rinci.
Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot menilai kerja sama tersebut menjadi momentum penting bagi penguatan sektor peternakan di daerah. Menurutnya, pengembangan industri perunggasan terintegrasi akan memberikan dampak ekonomi yang luas, tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Sumbawa siap mendukung penuh implementasi program ini, mulai dari penyediaan lahan, penguatan kelembagaan peternak, hingga pembangunan ekosistem usaha peternakan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Dengan adanya kerja sama ini, Kabupaten Sumbawa diharapkan semakin menguatkan posisinya sebagai salah satu pusat pengembangan industri perunggasan di kawasan timur Indonesia sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor peternakan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. (Delta)