Deltanewsroom | Sumbawa, 3 September 2026 – Membangun pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya dengan memperkuat pengawasan di ujung proses. Bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, pencegahan korupsi harus dimulai jauh lebih awal, sejak kebutuhan masyarakat diterjemahkan menjadi perencanaan, anggaran, hingga pengadaan barang dan jasa.

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., melalui penandatanganan Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah di Mataram, Kamis (3/9/2026).

Bupati H. Jarot menegaskan, dokumen komitmen yang ditandatangani bersama tidak boleh berhenti sebagai formalitas administratif. Lebih dari itu, komitmen tersebut harus menjadi pedoman dalam memastikan setiap proses pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Komitmen ini harus diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan, bukan sekadar menjadi dokumen formal,” tegas Bupati.

Menurutnya, celah terjadinya penyimpangan dapat dipersempit apabila tata kelola dibangun dengan benar sejak awal. Perencanaan pembangunan harus berangkat dari kebutuhan dan prioritas masyarakat, sehingga program yang disusun benar-benar menjawab persoalan di lapangan.

Setelah perencanaan, kualitas penganggaran menjadi bagian penting berikutnya. Setiap alokasi anggaran harus memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil. Artinya, keberhasilan tidak cukup dilihat dari seberapa besar anggaran terserap, tetapi dari seberapa jauh anggaran tersebut menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Prinsip yang sama diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Proses pengadaan harus berlangsung secara profesional, terbuka, sesuai ketentuan, serta memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Dengan tata kelola yang tertib, penggunaan sumber daya publik dapat dikawal agar tetap berada pada jalur yang memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.

Bagi Sumbawa, penguatan tata kelola menjadi semakin strategis di tengah upaya pemerintah daerah mengembangkan berbagai sektor unggulan. Pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata, UMKM, hingga sumber daya alam membutuhkan dukungan kebijakan dan anggaran yang dikelola secara tepat agar mampu menjadi penggerak ekonomi daerah.

Potensi yang besar, menurut Bupati, harus diikuti dengan sistem pemerintahan yang mampu mengelolanya secara bertanggung jawab. Setiap program pembangunan harus memiliki arah yang jelas, berbasis kebutuhan, dan memberi dampak yang dapat dirasakan masyarakat.

Karena itu, pencegahan korupsi tidak dipandang semata sebagai urusan pengawasan. Integritas harus hadir dalam setiap tahapan kerja birokrasi, mulai dari menentukan apa yang dibutuhkan masyarakat, menyusun anggarannya, memilih mekanisme pengadaan, hingga memastikan program benar-benar terlaksana sesuai tujuan.

Pendekatan tersebut diharapkan membentuk budaya kerja baru di lingkungan pemerintah daerah: bekerja dengan perencanaan yang matang, menggunakan anggaran secara bertanggung jawab, serta memastikan setiap kebijakan memiliki manfaat yang nyata.

Melalui komitmen bersama ini, Pemkab Sumbawa terus memperkuat fondasi birokrasi yang bersih, profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil. Sebab, tata kelola pemerintahan yang baik bukan hanya tentang mencegah terjadinya korupsi, tetapi juga tentang memastikan setiap rupiah yang dikelola pemerintah benar-benar kembali menjadi manfaat bagi masyarakat.

Pada akhirnya, pemerintahan yang berintegritas adalah pemerintahan yang mampu mengubah sumber daya publik menjadi pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang tepat sasaran, dan kesejahteraan yang semakin nyata bagi masyarakat Sumbawa.(red)

Penulis & Editor: Tim Redaksi
Sumber Foto: Tim Editor