Pemkab Sumbawa Sambut Pemeriksaan Kinerja BPK, Wabup Ansori Tekankan Akuntabilitas dan Perbaikan Pelayanan

Deltanewsroom | Sumbawa, 26 Agustus 2026 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, saat menghadiri Entry Meeting BPK RI dalam rangka pemeriksaan kinerja pendahuluan di Kabupaten Sumbawa, Rabu (26/8/2026), di Ruang Rapat H. Hasan Usman, Kantor Bupati Sumbawa.

Kegiatan tersebut dihadiri Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan NTB, Moch. Mulyono beserta jajaran, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sumbawa, serta para kepala perangkat daerah.

Dalam kesempatan itu, Wabup Ansori meminta seluruh perangkat daerah mendukung proses pemeriksaan dengan terbuka dan kooperatif. Menurutnya, pemeriksaan BPK tidak semata-mata menjadi proses evaluasi, tetapi harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengidentifikasi berbagai persoalan sekaligus memperbaiki kinerja pemerintah daerah.

Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran daerah. Seluruh perangkat daerah diminta menyampaikan data, informasi, kebutuhan, maupun kendala secara terbuka agar proses pemeriksaan dapat berjalan optimal dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Penggunaan anggaran satu rupiah pun harus kita pertanggungjawabkan. Mari kita bekerja sama untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Ansori.

Selain aspek tata kelola pemerintahan, pemeriksaan kinerja tersebut juga diharapkan dapat mendorong pengelolaan sejumlah sektor strategis daerah secara lebih efektif. Salah satunya sektor pariwisata yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbawa.

Sementara itu, Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan NTB, Moch. Mulyono, menjelaskan bahwa pemeriksaan kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program pemerintah sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih membutuhkan perbaikan. Karena itu, dukungan perangkat daerah, terutama dalam penyediaan data dan informasi, menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan.

Pemeriksaan kinerja tersebut akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Ruang lingkup pemeriksaan mencakup efektivitas peran Pemerintah Kabupaten Sumbawa, pengelolaan Perumdam Batulanteh dalam penyediaan layanan air minum, serta penyelenggaraan kepariwisataan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemkab Sumbawa memastikan seluruh perangkat daerah terkait siap mendukung proses pemeriksaan secara terbuka. Hasil pemeriksaan diharapkan tidak berhenti pada rekomendasi administratif, tetapi menjadi pijakan untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan efektivitas program, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat.(red)

Penulis & Editor: Tim Redaksi
Sumber Foto: Instagram Prokopim Kabupaten Sumbawa