Deltanewsroom | Sumbawa, 22 Agustus 2026 – Penurunan angka inflasi Kabupaten Sumbawa menjadi 2,50 persen pada Juli 2026 menjadi kabar positif bagi upaya pemerintah menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Namun, capaian tersebut tidak ingin dijadikan alasan untuk mengurangi kewaspadaan.
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., justru mendorong seluruh pihak untuk semakin memperkuat langkah antisipatif, terutama dalam memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi berbagai kebutuhan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Jarot dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat yang berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT, Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Sabtu (22/8/2026).
Rakor yang dibuka Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri, S.E., M.I.P., tersebut turut dihadiri unsur Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa, Bank Indonesia, Bulog, Pertamina, BPS, perangkat daerah, pelaku distribusi dan perdagangan, serta jajaran TPID.
Sebelum memasuki agenda pembahasan, rombongan terlebih dahulu melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat kondisi pasar secara faktual, mendengarkan persoalan yang dihadapi pedagang, sekaligus memastikan ketersediaan dan kelancaran pasokan komoditas.
Bagi Bupati Jarot, pengendalian inflasi tidak dapat hanya mengandalkan angka dan laporan. Kondisi di lapangan harus menjadi dasar dalam memetakan persoalan sekaligus menentukan solusi yang dapat segera dikerjakan. “Data kita baca, lapangan kita lihat, masalah kita petakan, dan solusi kita kerjakan bersama. Inilah cara kerja pengendalian inflasi yang kita butuhkan,” tegasnya.
Bupati menyampaikan, inflasi Kabupaten Sumbawa pada Juli 2026 berada di angka 2,50 persen, turun dibandingkan Juni yang tercatat sebesar 2,85 persen. Angka tersebut menjadi yang terendah di antara daerah cakupan Indeks Harga Konsumen (IHK) di NTB. Secara bulanan, Sumbawa juga mengalami deflasi sebesar 0,37 persen.
Meski capaian tersebut menunjukkan perkembangan positif, Bupati Jarot mengingatkan agar angka tersebut tidak membuat pemerintah terlena. Sebaliknya, capaian itu harus menjadi pemicu untuk memperkuat kinerja pengendalian inflasi. “Jangan jadikan angka 2,50 persen sebagai alasan untuk beristirahat. Jadikan angka itu sebagai alasan untuk bekerja lebih baik,” ujarnya.
Menurut Bupati, pengendalian inflasi harus dilakukan jauh sebelum persoalan muncul. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu memantau produksi, pasokan, distribusi, dan perkembangan harga secara berkala sehingga potensi gejolak dapat diantisipasi sejak dini.
Keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen juga menjadi perhatian. Di satu sisi, petani dan produsen harus memperoleh harga yang layak atas hasil produksinya. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen tetap harus mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Karena itu, Bupati menegaskan bahwa hasil rapat koordinasi tidak boleh berhenti sebagai catatan administratif. Setiap persoalan yang ditemukan harus memiliki penanggung jawab, langkah penyelesaian yang konkret, serta target dan waktu tindak lanjut yang jelas.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri, menyampaikan bahwa Pulau Sumbawa memiliki potensi besar melalui beragam komoditas yang dapat diproduksi dan dikembangkan. Potensi tersebut perlu diperkuat dengan dukungan infrastruktur yang memadai, sehingga produktivitas meningkat dan distribusi komoditas dapat berjalan lebih lancar.
Menurutnya, penguatan produksi dan distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan inflasi di daerah. Ia menjelaskan, rakor TPID di Sumbawa menjadi momentum untuk memastikan seluruh mata rantai kebutuhan masyarakat berjalan dengan baik. Meskipun berdasarkan data inflasi Juli tidak terdapat komoditas di Sumbawa yang menjadi penyumbang utama inflasi secara langsung, kewaspadaan tetap harus dijaga, terutama menjelang hari-hari besar.
Ketersediaan pasokan dan kesiapan distributor, lanjutnya, perlu dipastikan sejak awal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan potensi gejolak harga dapat diantisipasi.
Wakil Gubernur juga menyoroti persoalan distribusi LPG yang masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Optimalisasi penyaluran dinilai penting agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara tepat dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan. “Kita berharap melalui forum ini berbagai permasalahan yang ada dapat kita pecahkan bersama,” ujarnya.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bersama TPID Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat dengan melibatkan berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan produksi, distribusi, dan perdagangan.
Forum tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan pemetaan terhadap kondisi inflasi dan harga saat ini, tetapi juga melahirkan langkah konkret dalam menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, melindungi daya beli masyarakat, serta memastikan aktivitas ekonomi daerah tetap berjalan secara berkelanjutan.(red)
Penulis & Editor: Tim Redaksi
Sumber Foto: Instagram Prokopim Kabupaten Sumbawa