Deltanewsroom | Jakarta, 14 September 2026 – Penanganan permukiman kumuh membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu menghadirkan lingkungan hunian yang sehat dan layak bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. saat menghadiri Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Forum yang berlangsung di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jakarta, tersebut menjadi ruang koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat langkah bersama dalam mempercepat penanganan permukiman kumuh secara terpadu.

Bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, agenda tersebut menjadi bagian penting dalam memperluas sinergi dan membuka ruang koordinasi terkait penanganan kawasan permukiman yang membutuhkan perhatian. Pendekatan yang dibangun tidak hanya diarahkan pada penyediaan maupun pembenahan infrastruktur, tetapi juga pada terciptanya lingkungan tempat tinggal yang mendukung kualitas hidup masyarakat.

Bupati Jarot menegaskan, penanganan permukiman kumuh pada akhirnya harus memberikan manfaat langsung bagi warga. Masyarakat tidak hanya membutuhkan tempat tinggal, tetapi juga lingkungan yang sehat, aman, layak, serta mendukung kehidupan yang lebih baik.

“Forum ini menjadi ruang penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan penanganan permukiman kumuh yang terpadu, berkelanjutan, dan tepat sasaran,” ujar Bupati.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting karena persoalan permukiman memiliki dimensi yang saling berkaitan. Penanganannya membutuhkan perencanaan yang terintegrasi, dukungan infrastruktur, serta kebijakan yang mampu menjawab kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mendorong agar setiap upaya penataan kawasan permukiman memiliki orientasi yang jelas terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. “Bagi Kabupaten Sumbawa, ikhtiar ini bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang sehat, aman, layak, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik,” tegasnya.

Keikutsertaan Sumbawa dalam forum tersebut sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk terus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam menangani persoalan permukiman. Sinergi tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah penanganan yang lebih terpadu, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Melalui penguatan koordinasi lintas pemerintahan, Pemkab Sumbawa menempatkan penataan permukiman sebagai bagian dari upaya menghadirkan pembangunan yang tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(red)

Penulis & Editor: Tim Redaksi
Sumber Foto: Tim Redaksi