Deltanewsroom | Sumbawa, 8 Juli 2026 – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, membuka Workshop Pengendalian Korupsi sebagai Bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026 yang digelar di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (08/07/2026).
Kegiatan tersebut diikuti para Asisten Sekretariat Daerah, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, pimpinan perangkat daerah, serta peserta workshop. Pelaksanaan kegiatan menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berintegritas melalui penguatan SPIP Terintegrasi.
Dalam laporannya, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumbawa, H. Yudi Patria Negara, ST., MM., menyampaikan bahwa workshop yang berlangsung selama dua hari tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam membangun sistem pengendalian yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara itu, perwakilan BPKP Provinsi NTB, Priyo Kartono, menjelaskan bahwa penerapan prinsip good governance menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sehingga setiap kebijakan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati H. Ansori menyampaikan apresiasi kepada BPKP Provinsi NTB atas pendampingan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah.
Menurutnya, workshop tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa setiap kepala perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama dalam mencegah praktik korupsi serta memastikan pengelolaan program dan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
“Pengendalian korupsi harus dimulai dari komitmen dan integritas setiap aparatur. Dengan tata kelola yang baik, pembangunan akan berjalan lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Ansori.
Lebih lanjut, Wabup menegaskan bahwa upaya pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pencegahan penyimpangan, tetapi juga membangun birokrasi yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas sekaligus mendukung tercapainya visi Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.
Menutup sambutannya, Wabup mengajak seluruh peserta menjadikan materi yang diperoleh selama workshop sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan memperkuat komitmen bersama untuk menjaga integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.(red)
Penulis & Editor: Tim Redaksi
Sumber Foto: Instagram Prokopim Sumbawa