Deltanewsroom| Sumbawa, 18 Juni 2026 – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Pengawasan yang diselenggarakan Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (18/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pengawasan internal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Rakor dihadiri para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Kabupaten Sumbawa, para camat, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Mohamad Ansori menegaskan bahwa fungsi pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah memiliki komitmen kuat dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan, khususnya yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurutnya, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Seluruh perangkat daerah harus terus meningkatkan koordinasi dan mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang masih menjadi perhatian. Ini merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujar Ansori.
Wabup juga menekankan pentingnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan internal. Melalui program tersebut, Inspektorat diharapkan dapat menjalankan fungsi pembinaan, pendampingan, dan pengawasan secara efektif sehingga potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dicegah sejak dini.
“Pengawasan yang kuat bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan pengawasan sebagai bagian dari budaya kerja organisasi. Dengan demikian, diharapkan terwujud pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.Sementara itu, Inspektur Kabupaten Sumbawa, Didi Hermansyah, S.E., mengatakan Rakor Penguatan Pengawasan bertujuan meningkatkan sinergi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari penyimpangan.
Menurutnya, salah satu fokus utama dalam rakor tersebut adalah percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tindak lanjut rekomendasi tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur komitmen pemerintah daerah terhadap upaya perbaikan tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara Inspektorat dan seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Sumbawa.
Penulis & Editor: Tim Redaksi
Berita Foto: Dokumentasi Prokopim Sumbawa