Deltanewroom | Sumbawa, 16 April 2026 — Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menegaskan pentingnya langkah konkret dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mempercepat pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Sumbawa. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Dalam rapat tersebut, Wabup Ansori menyoroti realisasi PAD yang dinilai masih relatif rendah. Hingga saat ini, capaian PAD Kabupaten Sumbawa baru berada di kisaran 30 persen dari target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menurutnya menunjukkan masih besarnya potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara maksimal.
“Kalau realisasi baru 30 persen, berarti masih ada sekitar 70 persen potensi yang belum masuk. Ini harus kita kejar bersama,” tegasnya.
Untuk itu, ia secara khusus menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar segera melakukan pembaruan dan validasi data yang berkaitan dengan objek pajak daerah. Pembaruan tersebut mencakup data kepemilikan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), hingga data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Menurutnya, akurasi data merupakan kunci utama dalam meningkatkan efektivitas penagihan pajak daerah sekaligus mencegah potensi kebocoran pendapatan yang selama ini masih terjadi.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga mengungkapkan adanya potensi PAD hingga puluhan miliar rupiah yang belum berhasil tertagih. Ia menilai kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan karena akan berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan.
“Kalau potensi ini bisa kita amankan, kita bisa gunakan untuk perbaikan jalan, penanganan kawasan kumuh, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lainnya,” ujarnya.
Selain sektor pajak daerah, Wabup Ansori juga menyoroti pengelolaan pasar yang menurutnya masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Ia meminta OPD terkait untuk menyampaikan laporan secara rinci terkait berbagai persoalan yang terjadi di pasar, termasuk penggunaan anggaran penanganan masalah serta kejelasan terkait pengembalian dana yang telah digunakan.
“Harus jelas, apakah masalahnya sudah selesai, berapa anggaran yang digunakan, dan apakah sudah dikembalikan. Ini penting untuk menjaga akuntabilitas,” tegasnya.
Dalam konteks pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), Wabup Ansori juga menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat terkait kondisi infrastruktur dan perumahan di Kabupaten Sumbawa. Ia meminta OPD terkait untuk segera menyajikan data terbaru mengenai kondisi jalan rusak serta jumlah rumah tidak layak huni yang belum tertangani.
Data tersebut dinilai sangat penting sebagai dasar dalam mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
Lebih jauh, Wabup juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program di lapangan. Ia menyebut kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI, sangat diperlukan untuk mempercepat realisasi berbagai program pembangunan daerah.
Di akhir arahannya, Wabup Ansori menekankan pentingnya perubahan pola pikir atau mindset dalam pengelolaan PAD. Ia meminta seluruh OPD tidak hanya berfokus pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, tetapi juga mampu menggali dan mengusulkan potensi riil yang ada di lapangan.
“Jangan hanya terpaku pada target. Kalau potensi sebenarnya lebih besar, harus berani kita naikkan dalam pembahasan APBD,” ujarnya.
Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat meningkatkan kinerja pendapatan daerah sekaligus mempercepat realisasi program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Fenna Aksara
Editor: Randi Pratama Putra