Deltanewsroom | Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM). Hingga triwulan pertama 2026, tercatat sebanyak 224 pelaku usaha telah menerima intervensi program, terdiri dari 145 UKM dan 79 IKM yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

Data tersebut disampaikan Sekretaris Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa, Dwi Rahayu Ratih Wulandari, S.ST., M.M., yang menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya berupa dukungan permodalan, tetapi juga peralatan produksi dan peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan manajemen serta penguatan akses pasar.

“Program ini dirancang berbasis kebutuhan riil pelaku usaha. Intervensinya tidak seragam, tetapi disesuaikan dengan karakter usaha masing-masing, baik sektor pengolahan pangan, kerajinan, maupun industri rumah tangga,” ujar Dwi.

Secara nasional, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Di tingkat daerah, struktur ekonomi Sumbawa masih ditopang oleh sektor perdagangan, pertanian, serta industri pengolahan skala kecil. Karena itu, penguatan UKM dan IKM dinilai strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal, terutama di tengah fluktuasi ekonomi global dan tekanan daya beli masyarakat.

Bupati Sumbawa menegaskan bahwa penguatan UMKM bukan sekadar program seremonial, melainkan strategi pembangunan jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi Sumbawa. Jika sektor ini kuat, maka ketahanan ekonomi daerah juga kuat. Kita tidak ingin pelaku usaha hanya bertahan, tetapi harus naik kelas, memiliki daya saing, dan mampu menembus pasar yang lebih luas,” tegas Bupati.

Ia menambahkan, pemerintah daerah terus mendorong sinergi lintas perangkat daerah agar intervensi tidak terfragmentasi. Integrasi antara bantuan permodalan, pelatihan, sertifikasi produk, hingga fasilitasi pemasaran menjadi fokus kebijakan agar dampaknya terukur dan berkelanjutan.

Dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah, langkah ini juga selaras dengan agenda transformasi ekonomi berbasis potensi lokal. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menargetkan peningkatan produktivitas pelaku usaha melalui modernisasi alat produksi, standardisasi mutu produk, serta digitalisasi pemasaran.

“Pendampingan menjadi kunci. Bantuan tanpa monitoring tidak akan optimal. Karena itu, evaluasi dan penguatan kapasitas terus kami lakukan,” tambah Dwi Rahayu Ratih Wulandari.

Sejumlah pelaku usaha penerima bantuan mengaku merasakan dampak langsung dari program tersebut, terutama dalam peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi biaya operasional. Pemerintah daerah berharap intervensi ini tidak hanya meningkatkan omzet pelaku usaha, tetapi juga membuka lapangan kerja baru serta memperluas multiplier effect bagi perekonomian lokal.

Capaian ini menjadi indikator keberpihakan pemerintah daerah terhadap sektor ekonomi rakyat. Di tengah tantangan ekonomi yang dinamis, penguatan UKM dan IKM dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa. (Delta)