Deltanewsroom | Mataram, 25 Mei 2026 — Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali mencatatkan capaian positif dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi NTB. Penghargaan tersebut diterima Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB yang berlangsung di Auditorium Djoko Kirmanto, Kantor BPK RI Perwakilan NTB, Mataram, Senin (25/5/2026).
Turut mendampingi Wakil Bupati dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov., Kepala BKAD Kabupaten Sumbawa Kaharuddin, S.E., M.Ec.Dev., dan Inspektur Kabupaten Sumbawa Didi Hermansyah, S.E. Penyerahan LHP dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Dr. Suparwadi, S.E., M.M., Ak., ERMAP, CSFA.
Dalam arahannya, Kepala BPK RI Perwakilan NTB menjelaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan terdiri atas opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, serta hasil evaluasi terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga mengingatkan bahwa opini WTP merupakan indikator kewajaran penyajian laporan keuangan, namun tetap diperlukan komitmen berkelanjutan untuk mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah. Selain itu, BPK menyoroti sejumlah persoalan yang masih ditemukan di beberapa daerah, mulai dari tata kelola aset, penganggaran, pengelolaan BLUD dan BUMD, hingga optimalisasi pendapatan daerah.
Menanggapi capaian tersebut, Wakil Bupati Sumbawa H. Mohamad Ansori menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh perangkat daerah dan pihak terkait yang telah bekerja bersama menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Capaian ini adalah hasil kolaborasi dan kerja bersama seluruh OPD, dukungan DPRD, serta pembinaan dan pengawasan dari BPK. Semoga menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Wabup juga menegaskan bahwa opini WTP harus menjadi momentum untuk memperkuat disiplin administrasi, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa (red).