Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan kembali ditegaskan melalui pertemuan strategis bersama sejumlah mitra nasional dan internasional di Jakarta, Kamis (13/02/2026). Forum tersebut secara khusus membahas percepatan implementasi Program Sumbawa Hijau Lestari sebagai kerangka pembangunan berbasis ekologi dan kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan itu dihadiri Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., bersama Wakil Ketua DPRD Sumbawa Berlian Rayes dan Kepala Bapperida Sumbawa Dedy Heriwibowo. Turut terlibat dalam pembahasan, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Julmansyah, Direktur Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Dr. Tri Joko Heryanto, Direktur The Asia Foundation Franz Siahaan beserta tim, akademisi Universitas Mataram Dr. Andi Khairil Ikhsan, Direktur KONSEPSI Dr. M. Taqiyuddin, serta perwakilan Ford Foundation.
Diskusi berlangsung dinamis dengan fokus utama pada rehabilitasi hutan dan lahan, penguatan tata kelola tenurial, serta integrasi program perhutanan sosial. Para peserta forum menyampaikan komitmen dukungan terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam membangun model pembangunan hijau yang terukur dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jarot menegaskan bahwa Program Sumbawa Hijau Lestari bukan semata agenda lingkungan, melainkan strategi pembangunan terpadu yang menghubungkan aspek ekologis dan ekonomi masyarakat.
“Sumbawa Hijau Lestari adalah komitmen jangka panjang. Kita ingin rehabilitasi hutan berjalan seiring dengan penguatan ekonomi rakyat melalui perhutanan sosial dan penyelesaian konflik tenurial. Lingkungan terjaga, masyarakat sejahtera,” ujar Bupati.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tenurial menjadi fondasi penting agar pengelolaan kawasan hutan memiliki kepastian hukum dan memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara legal dan produktif. Ia juga menekankan pentingnya dukungan pendanaan serta pendampingan teknis agar program berjalan efektif dan berdampak nyata.
Direktur BPDLH, Dr. Tri Joko Heryanto, dalam forum tersebut memaparkan berbagai skema pendanaan atau “windows” pembiayaan lingkungan yang dapat diakses pemerintah daerah. Skema ini diharapkan mampu memperkuat dukungan finansial terhadap rehabilitasi hutan, pengendalian degradasi lahan, serta pengembangan ekonomi berbasis lingkungan.
Sementara itu, The Asia Foundation menyatakan kesiapan untuk mendukung implementasi program melalui pendampingan teknis bersama KONSEPSI NTB dan Bapperida Sumbawa. Sejumlah pilot project direncanakan sebagai model awal untuk memastikan setiap tahapan program berjalan terukur, transparan, dan akuntabel.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mempertegas posisinya dalam membangun kolaborasi multipihak sebagai kunci keberhasilan pembangunan hijau. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga pendanaan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil diharapkan mampu mempercepat terwujudnya Sumbawa Hijau Lestari sebagai model pembangunan berkelanjutan di daerah. (Delta)